JAKARTA - Kelompok itu adalah pendukung utama perkembangan ekonomi. Itu sebabnya ada indikator minimal jumlah wirausahawan di satu negara sebesar 2% dari total populasi penduduk.
Sadar terhadap indikator tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya mempercepat kelahiran wirausahawan baru di Tanah Air.
Mengapa harus wirausahawan? Jawabannya adalah karakter seorang wirausahawan sangat mendukung upaya pemerintah terutama dalam hal mengurangi angka pengangguran dan penyerapan tenaga kerja.
Seorang wirausahawan baru diakui tangguh jika mampu menempatkan diri sebagai seorang pencipta lapangan kerja (job creator).
Dengan demikian kehadiran entrepreneur bisa menjadi solusi di bidang ketenagakerjaan dan kesan orang-orang yang berkarakter tersebut jauh dari karakter masyarakat umum yang lebih dominan menjadi pencari kerja (job seeker).
Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu instansi terdepan yang berupaya menciptakan jumlah wirausahawan pemula, tidak pernah berhenti menjalankan tugas dan fungsinya mencetak kaum entrepreneur.
Ada tujuh unit kedeputian yang menjadi andalan instansi tersebut, tetapi yang paling intensif menjalankannya adalah Kedeputian Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), kedeputian ini harus mampu merealisasikan target pertumbuhan wirausahawan.
Prakoso Budi Susetio, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, pada saat ini memiliki beberapa prioritas program di antaranya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola lembaga keuangan mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam (KSP) serta unit simpan pinjam (USP).
Namun, program utama kedeputian ini tentu saja pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan melalui pendidikan dan latihan, program lanjutan, dan pembentukan calon wirausahawan baru.
Selain itu, program ekspo kewirausahaan juga diluncurkan untuk menggenapi sejumlah aksi lainnya.
Kementerian Koperasi dan UKM juga mengoptimalkan peranan mahasiswa untuk menjadi wirausahawan pemula. Penciptaan wirausahawan baru dinilai lebih tepat dari perguruan tinggi dengan keunggulan kompetensi di atas rata-rata.
Dari strata pendidikan sekolah lanjutan atas atau SMA juga dioptimalkan menjadi wirausaha pemula melalui tempat pelatihan keterampilan usaha (TPKU) yang dikoordinasikan dengan lembaga pendidikan sederajat di setiap pelosok perdesaan.
Lembaga yang digandeng misalnya yayasan sekolah, lembaga pondok pesantren dan sekolah kejuruan lainnya yang berpotensi menjadi pencipta lapangan kerja.
Penciptaan wirausahawan dari kalangan terdidik selanjutnya didukung dengan fasilitasi permodalan operasional TPKU.
Sekolah yang mempunyai TPKU didukung dengan bantuan hingga Rp100 juta per unit lokasi pelatihan, sehingga seluruh keperluan komponen pendukung baik peralatan maupun bahan dasar pelatihan tersedia setiap saat.
Adapun program paling anyar yang diusung pemerintah adalah menciptakan konsep perencanaan usaha (business plan). Konsep ini juga didesain dengan menyediakan permodalan awal bagi seorang wirausaha pemula.
“Pembiayaan tersedia hingga Rp25 juta bagi 1.000 calon wirausahawan yang memiliki perencanaan usaha serta dinilai tim juri bahwa proposal yang disusun layak untuk diberi permodalan awal usaha yang mereka rancang melalui perencanaan usaha itu,” kata Prakoso.
Dari konsep tersebut setidaknya akan melahirkan 1.000 wirausahawan pemula (kategori start up) yang siap menjalankan usahanya sesuai konsep yang ditawarkan melalui lomba penulisan business plan.
Program baru tersebut diyakini akan berkontribusi besar dalam upaya mengejar target 2% dari jumlah penduduk.
Pada tahun ini persentase wirausahawan terhadap jumlah penduduk diyakini lebih tinggi dari 1,56% karena angka tersebut berdasarkan posisi Januari 2012.
Intensitas tinggi dari program penciptaan wirausaha terbukti pada statistik 2 tahun sebelumnya.
Jumlah wirausahawan Indonesia ketika itu tercatat hanya 0,24%, selanjutnya meningkat pesat berkat program kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM.
Kementerian Koperasi dan UKM tentu saja tidak sendiri karena hampir seluruh kementerian ikut membantu program kewirusahaan itu.
Kondisi itu mendorong Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan optimistis, persentase ideal 2% dari total penduduk bakal terealisasi pada 2013.
Keyakinan Menteri Koperasi dan UKM tersebut berarti lebih cepat 1 tahun dari target awal yang dipasang pemerintah bahwa komposisi ideal akan tercipta pada 2014.
Kewirausahaan saat ini memang menjadi primadona dalam berbagai program pemerintah dan lembaga swasta terutama untuk meningkatkan dan menciptakan wirausahawan baru yang dipercaya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Institut Ilmu Koperasi Indonesia (Ikopin) di Jatinangor, Jawa Barat, juga berupaya mendukung target itu. Lembaga pendidikan perguruan tinggi swasta tersebut saat ini gigih membekali semangat kewirausahaan bagi mahasiswanya melalui program magang ke Jepang.
Memang tidak semua mahasiswa dikirim ke Jepang, tetapi intinya agar mahasiswa siap menjadi wirausahawan baru ketika kembali dari Negeri Matahari Terbit itu.
Selain membawa ilmu baru dari Jepang, mahasiswa yang kembali dari program magang jika bisa mengatur keuangan pribadinya, bisa membawa modal dari hasil honor bulanannya.
Ikopin juga memperluas ruang lingkup kerjanya dalam pengembangan kewirausahaan ke Asia Tenggara, khusus ke sektor pertanian berupa pelatihan Asean Training in Course on Entreprenurship in Agricultural Competitiveness.
“Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama Ikopin dengan Sekretariat Asean dan Kementerian Koperasi dan UKM. Fokusnya khusus kepada pelaku koperasi di bidang pertanian,” kata Rektor Ikopin Burhanuddin Abdullah.
Pelatihan diadakan di sekitar Bandung dilengkapi program field trip ke berbagai lokasi pertanian relevan di Jawa Barat. Daerah ini sangat ideal dijadikan sarana pelatihan agribisnis,karena merupakan daerah pertanian.
Sekadar Formalitas
Meski demikian, Ketua Asosiasi Wirausaha Desa Indonesia (AWDI) Ilhamy Elias menilai program pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausahawan baru masih sekadar fantasi belaka karena program tersebut belum mampu menyentuh permasalahan riil bagi menciptakan wirausahawan baru pada tingkat sarjana.
“Program kewirausahaan seperti apa pun yang diusung pemerintah, hampir berbau proyek untuk menyelesaikan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jangan heran kalau program kewirausahaan sangat sukar mencapai sasaran sebab keberhasilan hanya dilihat dari realisasi anggaran dari APBN atau APBD di daerah,” kata Ilhamy.
Dia melanjutkan mahasiswa yang jadi target program kewirausahaan hanya mengikuti program magang sebagai formalitas belaka. Program magang menuju wirausahawan baru yang dilaksanakan instansi pemerintah hanya sekadar jadi batu loncatan.
“Sulit mengharapkan jiwa kewirausahaan muncul kepada individu ketika program mulai diperkenalkan menjelang akhir pendidikan di perguruan tinggi. Selayaknya dimulai ketika berada di pendidikan SMA sederajat,” kata Ilhamy.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pencanangan perluasan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) pada 2011 memuji langkah Kemenkop dan UKM memprakarsai gerakan itu.
Apalagi jika didukung semangat tinggi generasi muda menjadi wirausaha. Seorang wirausaha, kata Yudhoyono, adalah orang yang memiliki keinginan, tekad, dan selalu memiliki ide, kreatif dan inovatif.
Berani melakukan hal baru yang sebelumnya belum pernah ada. Seorang entrepreneur berani mengambil risiko, meski terobosan atau penemuannya dan ide itu berhasil atau tidak di kemudian hari.
“Dalam konteks bisnis atau dunia ekonomi, seorang wirausahawan menemukan produk dan jasa, membuka pasar yang belum ada. Kalau wirausahawan terus berkembang di Indonesia, bisnis atau usaha dan ekonomi pasti makin bergerak dan berkembang.”
SBY menyatakan wirausahawan tidak identik dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, menurutnya, ada pertautan yang erat antara wirausahawan dengan bidang-bidang usaha yang berangkat dari kecil dan tumbuh menjadi usaha besar.
